IniDia Cara Partai Politik Cari Duit dari Para Kader Rabu, 05 Oktober 2016, 20:34 WIB. Kredit Foto: Sufri Yuliardi Dengan pembenahan secara parsial, partai diyakini tidak akan bertransformasi menjadi lembaga yang lebih baik dan terpercaya," kata peneliti ICW Donald Fariz dalam jumpa persnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (5/10 DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi setiap Rabu akan menggelar 'Rumah Makan Gratis' di 12 kecamatan. Program ini baru diluncurkan di wilayah Kecamatan Bantargebang. Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan, program ini diluncurkan bareng dengan Rumah Makan (RM) di setiap wilayah masing-masing yang telah ditentukan jajaran pengurus partainya. KetuaBidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono menyampaikan pengurus telah menyediakan aplikasi online untuk mendaftar menjadi kader. Melalui penjelasannya, Kahar menunjukkan situs mengisi formulir pendaftaran anggota. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memastikan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dari koalisi PKB dengan Gerindra akan berasal dari kader internal. Kesepakatan mengenai pemilihan capres dan cawapres dari kader internal kedua partai itu sekaligus akan dimuat dalam butir-butir Piagam Deklarasi Koalisi untuk Pilpres 2024. berbagai strategi permainan sepak bola harus diterapkan terutama dalam. Jakarta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kader untuk tidak sombong dengan hasil berbagai lembaga survei yang menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Seluruh jajaran diminta menjaga sikap dan perilaku agar tidak menjadi beban. “Jaga kesehatan, kekuatan. Jangan ada kader, Gerindra, pembela Prabowo, pendukung, relawan, malah jadi beban buat kemenangan Prabowo, maka saudara yang tenang, yang sopan, jangan buat masalah,” tutur Muzani dalam acara Konsolidasi Saksi TPS Partai Gerindra Jakarta Timur Jaktim di GOR Jatinegara, Sabtu 10/6/2023. Berani Ambil Risiko untuk Kepentingan Rakyat, Erick Thohir Dinilai Jadi Cawapres Bernyali Besar Nasdem Soal Operasi Sandi 'Ambil Alih' PKS Siapa pun yang Ingin Menjegal Anies Jadi Capres, Tidak Akan Berhasil Elektabilitas Kuat, Erick Thohir Didukung Pemilih dari Pulau Jawa Menurut Muzani, memang jika melihat pemberitaan, membaca hasil survei, aktif di sosial media, menonton TV rasanya jajaran Partai Gerindra ingin Pemilu dan Pilpres 2024 segera dilaksanakan. Sebab, tidak sabar melihat Prabowo Subianto menjadi presiden. “Tapi saudara-saudara sekalian, pemberitaan apapun, hasil survei apapun, kata orang tentang Pak Prabowo, surveinya naik, bagus, saudara semua kami minta dengan hormat para pengurus partai, PAC, DPC, koordinator saksi, tidak usah grusak-grusuk, yang tenang. Karena apa, karena Pemilu baru akan berlangsung 8 bulan lagi,” jelas dia. Dengan rentang waktu yang masih lama, lanjut Muzani, para kader diminta untuk bersabar dan tetap bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto. Sambangi setiap rumah terdekat untuk memastikan para tetangga memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. “Sebagai orang yang mendukung Pak Prabowo, kita harus menjadi perilaku yang disenangi masyarakat. Jangan sombong, takabur, grasak-grusuk. Kalau ada orang yg tidak suka dengan pak prabowo dijawab tapi yang sopan. Kalau ada yang mengkritik partai Gerindra, dijawab tapi yang baik. Kalau ada yang mengkritik atas apa yang kita kerjakan, dijelaskan tapi yang sopan. Semua adalah saudara kita, semua adalah sahabat kita,” Muzani menandaskan. Jangan Obral Janji Kasbon, Harus Realistis Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis. Menurut Muzani, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati. Karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya. Dan itu akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. "Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten kota, jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi. Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya. Dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis," kata Muzani di lokasi. Muzani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari delapan bulan. Itu sebabnya, para caleg harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena Partai Gerindra didirikan dengan tujuan sebagai alat penyambung lidah rakyat. "Urusan di Demak yang tidak pernah kelar itu banjir rob. Dari mana? Dari air laut. Begitu musim panas banjir rob. Begitu musim hujan banjir air hujan. Ini yang menjadi masalah di Demak. Karena itu sebagai tanggung jawab harus ada penanganan banjir. Dan itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid," jelas Muzani. Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan dengan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Becana BNPB. Dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat. "Jadi masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik. Begitu juga soal pupuk. Pupuk subsidi katanya ada, tapi barangnya nggak ada. Siapa yang bisa selesaikan ini? Itu namanya politik. Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp 65 triliun. Negara cuma menyediakan Rp 22-25 T. Sementara kebutuhannya Rp 65-75 T. Tidak cukup. Karena nggak cukup maka tiap waktu pupuk ini menjadi masalah," jelas Wakil Ketua MPR itu. "Penyelesaiannya bagaimana? Ya politik antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan Presiden duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah pupuk. Kalau presiden dan DPR-nya berpihak ke petani pasti selesai masalahnya," imbuh Muzani. - PKN Partai Kebangkitan Nusantara adalah satu dari 18 Partai Politik yang lolos dalam Pemilu 2024. Menyambut Pemilu 2024, PKN tengah bersiap menghimpun anggotanya untuk dijadikan sebagai Calon Legislatif Caleg.Pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 1-11 Mei 2023. Sedangkan penetapan daftar calon tetap diumumkan pada 11 Oktober hasil undi nomor urut Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu, 14 Desember 2022, PKN mendapatkan nomor urut ke membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bergabung sebagai anggota mereka. Setelah menjadi kader PKN, anggota yang bersedia dapat mencalonkan diri sebagai Caleg yang mewakili sebelum mendaftar sebagai Caleg, anggota Partai perlu mencermati sejumlah persyaratan yang wajib Daftar Anggota PKN Bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berminat untuk menjadi anggota dari PKN, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resminya. Kunjungi laman Klik “Daftar Anggota”; Ikuti setiap langkah dan tahapan yang diperlukan. Syarat Caleg Pemilu 2024 Berikut syarat menjadi seorang Caleg berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240. Berusia 21 dua puluh satu tahun atau lebih; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia; Berpendidikan paling rendah tamat SMA Sekolah Menengah Atas, MA Madrasah Aliyah, SMK Sekolah Menengah Kejuruan, MAK Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; Terdaftar sebagai pemilih; Bersedia bekerja penuh waktu; Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; Dicalonkan hanya di 1 satu lembaga perwakilan; Dicalonkan hanya di 1 satu daerah pemilihan. Profil Singkat PKN PKN yang didirikan pada 28 Oktober 2021 merupakan bentuk baru dari Partai Karya Perjuangan. Perubahan ini mengambil momentum peringatan sumpah Karya Perjuangan berdiri pada tahun 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Tahun 2008 tertanggal 3 April laman resminya, perubahan nama baru menjadi Partai Kebangkitan Nusantara PKN ditetapkan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional Partai Karya Perjuangan Pakar Pangan yang diselenggarakan pada tanggal Kamis 28 Oktober 2021, sekaligus juga menetapkan pembaharuan Bendera/Lambang dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD dan ART.Oleh karena itu, meski PKN adalah Partai politik baru di Indonesia, tapi PKN bukanlah pendatang baru di kancah politik dikutip Antara, Ketua Umum Ketum PKN adalah Gede Pasek Suardika GPS. Sebelum menjadi Ketum PKN, GPS menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura serta pernah berada di jajaran tokoh Partai Demokrat bersama Anas Urbaningrum. Sekretaris Jenderal PKN, Sri Mulyono mengatakan, terbentuknya PKN dipelopori para eks politisi dan aktivis yang loyal kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Anas menjalankan fungsinya, PKN memiliki visi dan misi, berikut mengutip laman PKN Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur dengan berwawasan Nusantara Misi PKN Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, aspiratif dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta berwawasan nusantara; Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara; Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional serta berintegritas; Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan, generasi muda dan disabilitas pada posisi taktis strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa; Menumbuhkembangkan nilai-nilai positif kenusantaraan sebagai bagian untuk memperkokoh jati diri dan kepercayaan diri bangsa; Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat; Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat; Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca juga Profil Partai Kebangkitan Nusantara PKN Aksi Loyalis Anas Profil PDIP, Sejarah, Visi Misi & Nomor Urut Pemilu 2024 Sejarah Partai NasDem, Profil Ketua, & Nomor Urut Pemilu 2024 - Politik Kontributor Balqis FallahndaPenulis Balqis FallahndaEditor Alexander Haryanto

cara menjadi kader partai